BeritanyaInfo, Indramayu – Pembangunan Tanggul Penahan Tanah (TPT) desa Patrol diduga adanya praktek kecurangan dan sangat merugikan P3A karena kurangnya komunikasi dan transparansi Selasa,14/10/2025.

Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi adalah Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dari Kementerian Pekerjaan Umum dengan menggunakan Anggaran APBN Tahun 2025 sebesar Rp.195.000.000,-.

Dalam pelaksanaan tersebut tertulis dalam KIP bahwa kegiatan P3-TGAI dilaksanakan melalui sistem swakelola tidak dipihak ketigakan,tapi dalam kenyataan itu hanya akal-akalan saja kenyatanya pekerjaan tersebut dipihak ketigakan.

Menurut keterangan dari salah satu ketua P3A desa Bugel Yunus mengatakan,”dalam kegiatan ini saya bingung karna tidak ada kejelasan,padal yang seharusnya swakelola tapi kenyataannya tidak,selama ini saya belum ada kepastian padahal segala sesuatunya kita yang bertanggung jawab”ucapnya.

“Dari motor rusak,tenaga dan fikiran saya hanya dapat sibuknya saja padahalkan dalam kegiatan tersebut kita selaku ketua P3A yang bertanggung jawab jadi dalam hal ini kami hanya dapat terima manfaat saja”sambungnya.

Kecamatan Patrol ada empat desa yang mendapatkan program Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Patrol,Patrol Baru,Bugel dan Arjasari yang kesemuanya dipihak ketigakan dan tidak ada kejelasan dan keterbukaan kepada ketua P3A.

Sementara dari seluruh ketua P3A dari empat desa yang ada di Kecamatan Patrol program tersebut diketuai oleh Jiat selaku sekdes Desa Patrol dan Dwi sementara kordinator pekerjaan dipegang oleh Kasita Maulana Ilham (Ompong)

Sebagian ketua P3A Patrol mengatakan kalo mereka hanya punya nama saja sedangkan terkait keuangan mereka tidak tahu menahu jadi dalam hal ini ada oknum yang memanfaatkan program tersebut untuk keuntungan pribadi.

Sementara itu Kasita Maulana Ilham (Ompong) saat dihubungi lewat telepon mengatakan,”kalo saya tergantung pencairan dari pusat,gimana bisa mau cepat selesai kerjaan kalo saat pencairannya tidak maksimal”ujarnya.

“Kenapa kerjaan bisa mangkrak ya itu tadi karna terkendala pencairan yang kurang maksimal,bahkan sering kali menggunakan uang pribadi untuk menuti kekurangan pembayaran material”sambungnya.

Kegiatan tersebut salah satu aspirasi dari H.Daniel Mutaqien Syaifudin ST Dewan DPR-RI dari Partai Golkar Davil Jawa Barat 8 namun sangat disayangkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut kurangnya pengawasan sehingga dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi. (Sod)