BeritanyaInfo, Indramayu – Pada tahun 2023, untuk kelima kalinya Indonesia kembali didapuk memegang Keketuaan ASEAN. Kali ini dengan tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” yang bermakna bahwa Indonesia ingin menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan dunia.
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengungkapkan, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 pada Mei 2023 mendatang akan mengesahkan beberapa kesepakatan. Salah satunya adalah pengembangan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV).
“Di dalam pertemuan _High Level Task Force on Economic Integration,_ negara ASEAN sepakat untuk
mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di ASEAN dan akan disahkan pada KTT ke-42, Mei mendatang,” ujar Retno dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (5/4/2023).
Indonesia memiliki sejumlah prioritas dalam menjalani perannya sebagai Ketua ASEAN 2023. Ada
tiga pilar dalam tema besar keketuaan Indonesia.
Ketiganya adalah _ASEAN Matters, Epicentrum of Growth,_ dan implementasi Pandangan ASEAN
terhadap Indo-Pasifik _(ASEAN Outlook on Indo-Pacific/AOIP)._
Pada pilar _Epicentrum of Growth,_ kata Retno, Indonesia berupaya untuk memastikan penguatan
ketahanan energi dalam mendukung transisi dari energi fosil ke energi bersih dan terbarukan,
antara lain dengan mengembangkan ekosistem kendaraan listrik regional.
Pada kesempatan ini, Retno Marsudi turut menegaskan bahwa pemerintah juga akan melibatkan
berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) di Myanmar sebagai bagian dari upaya penanganan
untuk menyelesaikan krisis di negara tersebut.
Pelibatan para pemangku kepentingan itu dikatakan Retno menjadi sangat penting demi
mendorong terciptanya dialog nasional yang inklusif.
“Pelibatan ini dengan berbagai pemangku kepentingan dilakukan sesuai dengan mandat Konsensus
Lima Poin,” ujar Retno.
Meski begitu Retno tidak menyebutkan secara detail pihak-pihak mana saja yang telah ditemui. Dia
hanya menyampaikan bahwa dalam pertemuan-pertemuan dengan stakeholder di Myanmar,
Indonesia terus menyampaikan seruan mengenai pentingnya penghentian tindak kekerasan dan
penyalahgunaan kekuatan.
Untuk pertama kalinya, Indonesia selaku Ketua ASEAN dikatakan Retno juga telah melakukan
pertemuan dengan sejumlah utusan khusus, termasuk utusan khusus dari Sekretaris Jenderal PBB
serta para utusan khusus dari negara tetangga Myanmar dan negara lainnya. Hal itu dilakukan untuk mendorong koordinasi dan sinergi sembari terus memperkuat sentralitas ASEAN.
“Dari pertemuan kami dengan semua utusan khusus, tampak bahwa dukungan terhadap keketuaan
Indonesia, sentralitas ASEAN, dan Konsensus Lima Poin tampak sangat kuat,” tuturnya.
Indonesia juga telah memfasilitasi komunikasi dengan berbagai pihak di Myanmar agar _ASEAN
Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) dapat
menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang memerlukannya, tanpa memandang
latar belakang suku, agama, dan orientasi politik.
“Dengan fasilitasi Indonesia tersebut, AHA Centre telah berhasil melakukan konsultasi dengan
beberapa stakeholder yang sebelumnya belum dapat dilakukan. Dengan demikian terdapat
pergerakan mengenai akses yang diberikan kepada AHA Centre,” kata Retno.
Kebutuhan kemanusiaan di Myanmar meningkat di tengah pengetatan operasional untuk
organisasi-organisasi kemanusiaan.
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mencatat sebanyak 17,6 juta orang,
hampir sepertiga populasi, diperkirakan membutuhkan bantuan kemanusiaan pada 2023.
Badan tersebut juga melaporkan bahwa dalam dua bulan pertama pada 2023, lebih dari 154.000
orang di Myanmar terpaksa mengungsi dan hidup dalam kondisi tak menentu di kamp-kamp dan
tempat-tempat tak resmi, seperti hutan. (Gani***)
