PPN Ternate Gelar Sosialisasi Pemeriksaan dan Penerbitan SKKP

BeritanyaInfo, Kota Ternate – Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate pagi tadi, (Rabu, 4/10/2023) menggelar Kegiatan Sosialisasi Pemeriksaan Dan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP). Kegiatan yang berlangsung di Aula PPN tersebut, dibuka secara resmi oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate, Kamarudin, S.Pi.

Hadir pada kesempatan tersebut para pemilik kapal perikanan dan nahkoda kapal yang ada dalam wilayah Provinsi Maluku utara. Kegiatan sosialisasi tersebut dalam bentuk pemberian materi tekhnis terkait pemeriksaan dan penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan oleh Analis Dokumen Perijinan dari Direktorat Kapal Dan Alat PenangkapanIkan, Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) RI.

Diwawancarai awak media ini, Ketua Panitia Pelaksana Sosialisasi, M. Maulana Amien Husein, S.ST.Pi, menyebutkan, maksud dan tujuan sosialisasi SKKP ini adalah memberikan pengetahuan kepada pemilik kapal perikanan, nahkoda dan pengurus tentang tata cara pengajuan permohonan sertifikat kelaikan. Selain itu, menurut Maulana, sosialisasi ini sebagai wahana penyampaian informasi terkini terkait kebijakan-kebijakan dan aturan yang berlaku dalam proses perolehan sertifikat kelaikan.

” Sasaran kegiatan ini adalah adalah para pemilik kapal perikanan, alasannya mereka yang punya kapal dan wajib membuat kapal mereka layak atau tidak dioperasikan. Lagi-lagi ini terkait keselamatan jiwa. Selain itu, kami juga mengundang nahkoda kapal, oleh karena nahkoda juga punya hak kontrol terhadap pemilik kapal. Ini dalam konteks saling mengingatkan layak tidaknya kapal tersebut dioperasikan terkait syarat kelaikan ” ungkap Maulana Amir.

Terkait progres kepemilikan sertifikat kelaikan, Ia juga menyebutkan, saat ini kapal-kapal perikanan yang ada di PPN Ternate semuanya telah memiliki sertifikat kelaikan. Selain di PPN, di Pelabuhan-pelabuhan binaan seperti Bacan, Goto, Tobelo, Dufa-Dufa, Morotai, semua kapal yang beraktivitas yang dapat SPB sudah memiliki SKKP.

Sekalipun demikian, menurut Maulana, ada beberapa kapal perikanan yang terlihat ada di pelabuhan tapi sebenarnya kapal tersebut tidak di operasikan.

Menurut Sub Kordinator Kelompok Kesyahbandaran PPN Ternate ini, alasannya karena keberadaan kapal-kapal tersebut tersandung masalah manajemen juga dalam tahap perbaikan sehingga belum dioperasikan termasuk belum dilengkapi SKKP.

” Jika kapal belum dilengkapi SKKP maka kapal tersebut belum laik melaut, belum laik melakukan penangkapan termasuk belum laik menyimpan hasil tangkapan. Intinya, kita dari syahbandar PPN, tidak akan memberikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Lagi pula, kalau keberadaan kapal seperti itu ketangkap aparat keamanan pastinya di proses hukum ” tuturnya.

Rusdi Hamzah, Analisis Dokumen Perijinan dari Direktorat Kapal Dan Alat PenangkapanIkan, Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) RI usai pemaparan materi, menyebutkan, dalam Permen 33 Tahun 2021 telah diamanatkan bahwa setiap kapal perikanan wajib memiliki SKKP, karena terkait pengurusan ijin itu sifatnya berentetan.

” Sebelumnya, sertifikat kelaikan itu ada di Kemenhub. Dengan adanya UU No.11 tentang Cipta Kerja, ada beberapa dokumen kapal perikananyang dilimpahkan ke KKP. Salah satunya adalah SKKP ini. Jadi ketika mereka para pemilik kapal belum punya SKKP, jelasnya mereka belum bisa ke tahap berikutnya yakni kepemilikan BKP (Buku Kapal Perikanan). Jika SKKP dan BKP telah ada, tahapan selanjutnya adalah perizinan usaha yang termuat dalam Aplikasi @ Sicefi. Berikutnya adalah dikeluarkannya Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Senada dengan Rusdi, Kepala PPN Ternate, Kamarudin, S.Pi, mengatakan, terkait SKKP yang diatur dalam regulasi tekhnis Permen No.33 Tahun 2021 menyebutkan, kapal perikanan yang akan beroperasi untuk menangkap ikan itu telah memenuhi persyaratan baik kelaiklautan kapal perikanan, kelaiktangkapan, termasuk kelaikan simpanan hasil tangkapan.

Ia juga menambahkan, dengan pengajuan permohonan SKKP secara online, bisa membantu pihaknya. Ini karena faktor keterbatasan jumlah petugas dalam melakukan pemeriksaan dan penerbitan SKKP. (KOKO ATENG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

gugat jokowi

gugat jokowi