UJIKOM ASN DI INDRAMAYU DISOROT, PUBLIK PERTANYAKAN TRANSPARANSI DAN KEADILAN BIROKRASI

BeritanyaInfo, Indramayu – Pelaksanaan Uji Kompetensi (Ujikom) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu tengah menjadi sorotan publik. Sejumlah ASN dan masyarakat mempertanyakan transparansi, objektivitas, hingga keadilan dalam pelaksanaan ujikom yang disebut-sebut menentukan nasib jabatan dan karier ASN.

Ujikom sendiri sejatinya merupakan instrumen penting dalam sistem merit untuk mengukur kompetensi, kinerja, dan kelayakan seorang ASN dalam menduduki jabatan tertentu. Namun dalam praktiknya, di lapangan justru muncul berbagai pertanyaan dan keluhan.

APAKAH UJIKOM BENAR-BENAR OBJEKTIF?

Sejumlah ASN yang mengikuti ujikom mengaku merasa tidak mendapatkan penjelasan yang utuh mengenai mekanisme penilaian, indikator yang digunakan, hingga bagaimana hasil ujikom tersebut dipakai dalam pengambilan keputusan promosi, mutasi, maupun rotasi jabatan.> “Kami ikut ujikom, mengerjakan soal, wawancara, tapi setelah itu tidak tahu nilainya berapa, indikatornya apa, dan dipakai untuk apa. Tiba-tiba ada yang dipindah, ada yang bertahan. Kami bingung,” ujar salah seorang ASN yang enggan disebutkan namanya.

Kondisi ini memunculkan persepsi di kalangan ASN bahwa ujikom hanya sekadar formalitas, sementara keputusan jabatan tetap ditentukan oleh faktor lain di luar hasil kompetensi.

PUBLIK MINTA TRANSPARANSI

Pengamat birokrasi dan masyarakat sipil di Indramayu meminta agar Pemerintah Kabupaten Indramayu, melalui BKPSDM, lebih terbuka dalam pelaksanaan ujikom. Setidaknya ada tiga hal yang diminta:1. *Pengumuman hasil yang jelas:* Peserta berhak mengetahui nilai dan hasil penilaiannya secara terbuka.2. *Standar penilaian yang terukur:* Indikator kompetensi manajerial, teknis, dan sosio-kultural harus dijelaskan sejak awal.3. *Keterkaitan hasil dengan keputusan:* Hasil ujikom harus benar-benar menjadi dasar dalam promosi dan mutasi, bukan sekadar pelengkap administrasi.

“Kalau ujikom ingin dipercaya, jangan dijadikan kotak hitam. ASN berhak tahu. Kalau hasilnya bagus tapi jabatannya tidak jelas, wajar muncul kecurigaan,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik di Indramayu.

PEMERINTAH DAERAH DIMINTA BERI PENJELASAN

Hingga berita ini diturunkan, pihak BKPSDM Kabupaten Indramayu belum memberikan penjelasan rinci terkait mekanisme dan hasil ujikom terbaru. Masyarakat berharap ada klarifikasi terbuka agar tidak muncul spekulasi liar yang justru merusak kepercayaan terhadap birokrasi.

Pemerintah daerah dinilai perlu menjadikan ujikom sebagai momentum reformasi birokrasi yang sesungguhnya, bukan sekadar rutinitas tahunan. ASN yang kompeten harus ditempatkan pada jabatan yang tepat, tanpa memandang kedekatan politik maupun kedekatan personal.

UJIKOM SEHARUSNYA JADI ALAT PERBAIKAN, BUKAN ANCAMAN

Sejumlah ASN lainnya justru berharap ujikom tidak dijadikan sebagai alat untuk menekan atau menakut-nakuti ASN. Sebaliknya, ujikom harus menjadi sarana pembinaan, pengembangan karier, dan pemetaan kompetensi.> “Kalau ASN nilainya kurang, ya dibina, dilatih, bukan langsung disingkirkan. Tujuan ujikom itu kan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, bukan untuk membuat ASN takut,” kata seorang ASN senior.

DESAKAN UNTUK EVALUASI MENYELURUH

Publik mendesak agar DPRD Kabupaten Indramayu dan Inspektorat ikut mengawasi pelaksanaan ujikom ini. Evaluasi menyeluruh dinilai penting agar pelaksanaan ujikom ke depan lebih profesional, independen, dan melibatkan asesor yang kredibel.

Jika ujikom dilaksanakan dengan transparan dan adil, maka kepercayaan ASN dan masyarakat terhadap birokrasi di Indramayu akan meningkat. Sebaliknya, jika terus tertutup, maka ujikom hanya akan menjadi sumber keresahan dan ketidakpercayaan baru di kalangan ASN.

Pemerintah Kabupaten Indramayu diharapkan segera membuka ruang dialog dengan ASN dan publik, menjelaskan secara gamblang tujuan, mekanisme, dan tindak lanjut dari hasil ujikom, demi terwujudnya birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani. (F***)

Foto Ilustrasi: Sejumlah ASN mengikuti Uji Kompetensi Jabatan di ruang ujian komputer BKPSDM Kabupaten Indramayu. Pelaksanaan ujikom ini kini menjadi sorotan publik terkait transparansi dan keadilan birokrasi.


Eksplorasi konten lain dari BeritanyaInfo

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Tinggalkan Balasan